Negara berkewajiban untuk melindungi segenap warganegara Indonesia, tidak hanya dari sektor kesehatan namun juga sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Secara sistematis masing-masing pihak memiliki peran penting dan untuk tujuan kemaslahatan bersama ini kita para pemangku kepentingan serta masyarakat saling berkkordinasi mencapaui Indonesia sehat. Hal tersebut dikatakan kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung pada acara pembukaan Bimbingan teknis Penangkalan dan Pencegahan Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan, Selasa 16 Agustus 2016 disebuah hotel di Karawang.
Acara yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan produksi kosmetika illegal Cilamaya kabupaten Karawang ini diselenggarakan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Badan POM RI Indriaty Tubagus selaku direktur menyampaikan materi Pentingnya Legalitas Pembuatan Kosmetika.
Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Nurhasan menyatakan bahwa ada sekitar 70 kelompok yang membuat kosmetik dengan sekitar 10 orang karyawan memproduksi kosmetika yang tidak memiliki izin produksi maupun izin edar. Ini membantu perekonomian masyarakat ditengah kesulitan adanya lapangan pekerjaan. Karena itu perlu solusi terbaik agar mereka bisa menjadi legal dan mengikuti aturan yang berlaku. Mereka juga gelisah ingin usahanya legal. Pemateri lain Asep Junaidi Kadis Koperasi UKM Kabupaten Karawang menyatakan Pemerintah daerah akan memfasilitasi masalah [erizinan bagi pengusaha mikro kecil dengan bebas biaya. Sedangkan Muswansyah dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jabar menyebutkan banyaknya program-program untuk UKM yang bisa dimanfaatkan oleh masarakat Cilamaya.
Pertemuan dihadiri sekitar 60 orang yaitu dari instansi pusat yaitu kementrian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Badan POM, BBPOM di bandung, Pemerintah daerah Karawang yaitu Dinas Kesehatan, Perindag, Koperasi UKM, Ketenagakerjaan, Sosial, Kepolsisian Sektor Cilamaya, Kepala Desa, Sekdes, serta pelku usaha produksi Kosmetik. Dihasilkan beberpa kesepakan yang nanti akan ditindaklanjuti secara cepat oleh seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat agar permaslahan produksi kosmetika illegal ini dapat diselesaikan dengan baik.
