BANDUNG – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memastikan capaian target organisasi berjalan optimal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung menerima kunjungan supervisi dan asistensi dari Biro Perencanaan dan Keuangan (Rorenkeu) BPOM pada Senin (16/11/2026). Kegiatan yang bertempat di Aula BBPOM di Bandung ini berfokus pada monitoring dan evaluasi (Monev) hasil pelaporan kinerja serta pendampingan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kegiatan dibuka secara resmi dan dimoderatori langsung oleh Ketua Tim SAKIP BBPOM di Bandung, Jajat Setia Permana, S.Si., Apt., M.Si., serta dihadiri perwakilan anggota Tim SAKIP BBPOM di Bandung. Sementara itu, tim narasumber dari Rorenkeu BPOM antara lain diwakili oleh Hendi Setiawan, S.E., dan Yulia Kristisa Riamina Gultom, S.K.M.
Pelaksanaan asistensi ini berlandaskan pada komitmen pemenuhan regulasi akuntabilitas kinerja nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pedoman evaluasi kinerja internal yang berlaku di lingkungan BPOM.
Dalam sesi pemaparan bertajuk "Pendampingan Pelaksanaan SAKIP Balai Besar POM di Bandung", tim narasumber mengulas secara komprehensif seluruh siklus manajemen kinerja organisasi, mulai dari:
-
Kerangka Perencanaan dan Pengukuran: Penyelarasan dasar hukum, dokumen perencanaan, hingga ketepatan indikator pengukuran kinerja.
-
Pelaporan dan Pemantauan Digital: Evaluasi hasil pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2026, tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta optimalisasi pemantauan melalui aplikasi Monev Online dan progres capaian Triwulan III BBPOM di Bandung.
Narasumber menegaskan bahwa penguatan implementasi SAKIP menuntut keterpaduan yang solid antara proses perencanaan, pengukuran, evaluasi internal, dan pelaporan kinerja. Lebih jauh, hasil evaluasi kinerja diharapkan dapat dijadikan pijakan strategis dalam pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan bagi organisasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata.
Sepanjang kegiatan, sesi diskusi berlangsung secara aktif dan konstruktif antara tim narasumber dengan para anggota Tim SAKIP BBPOM di Bandung dalam membedah berbagai tantangan teknis pelaporan maupun strategi peningkatan nilai AKIP.
Melalui pendampingan ini, BBPOM di Bandung berkomitmen untuk terus menyempurnakan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja demi mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi pengawasan Obat dan Makanan di masyarakat. (RR)