BANDUNG — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui keikutsertaan BBPOM di Bandung pada agenda Uji Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan presentasi yang berlangsung di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Jabar Command Center), Gedung Sate, Bandung, pada Rabu (28/10/2026) ini diikuti oleh BBPOM di Bandung sebagai bagian dari kelompok Instansi Vertikal di wilayah Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut, paparan komprehensif disampaikan langsung oleh perwakilan BBPOM di Bandung, yakni Ketua Tim Layanan Publik, Meliza Miranda Widyasari. Di hadapan Tim Penilai Independen Komisi Informasi Jawa Barat, yang pada sesi ini diwakili oleh Erwin Kustiman dan Egia Riska Fazrin, BBPOM di Bandung memaparkan implementasi strategi pelayanan informasi, capaian kinerja, hingga beragam terobosan inovasi pelayanan informasi publik yang telah berjalan. Dalam paparannya, Meliza menyampaikan bahwa sebagai badan publik yang telah meraih predikat "Informatif" secara berturut-turut, BBPOM di Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola informasi. Hal ini dibuktikan melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 94,7 serta Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,93 (dari skala 4) pada tahun 2026.
Tak hanya memperkuat regulasi dan koordinasi internal, BBPOM di Bandung juga memamerkan ekosistem inovasi digital dan nondigital yang langsung berdampak luas kepada masyarakat, di antaranya:
-
PASUPATI & Laboratorium Integritas: Inovasi tata kelola integritas dan antigratifikasi (masuk dalam Top 22 Kompetisi Inovasi KOIN 2025) yang menjamin seluruh proses permohonan informasi serta perizinan bebas dari pungutan liar dan benturan kepentingan.
-
Platform Digital Terpadu 1POMJABAR: Memudahkan koordinasi pemeriksaan (Galura Inspeksi) serta fasilitasi perizinan usaha obat dan makanan secara cepat dan transparan (SatSet).
-
KIDSAR (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan Sistem AR): Inovasi media edukasi keamanan pangan interaktif berbasis Augmented Reality yang menyasar anak sekolah dan generasi muda.
-
Layanan Ramah Kelompok Rentan & Inklusif: Penyediaan fasilitas fisik dan digital yang ramah disabilitas, seperti fasilitas jalur pemandu (guiding block), materi berformat Braille, video profil ber-bahasa isyarat, serta fitur aksesibilitas pada subsite resmi bandung.pom.go.id.
-
Perluasan Kanal Konsultasi: Hadirnya layanan gerai di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Pemprov Jabar, serta integrasi layanan online terpusat (KABAYAN WhatsApp Blast dan medsos berkonsep One Day One Post).
Tim Penilai Komisi Informasi Jabar secara aktif mendalami materi presentasi melalui sesi tanya jawab seputar efektivitas inovasi, keterbukaan informasi yang dikecualikan, serta keberlanjutan strategi perluasan akses informasi hingga ke pelosok wilayah kerja BBPOM di Jawa Barat. "Keterbukaan informasi bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan pengabdian kami dalam melindungi kesehatan masyarakat Jawa Barat melalui pengawasan obat dan makanan yang andal," pungkas Meliza. Melalui tahapan Monev KIP Tahun 2026 ini, BBPOM di Bandung berharap dapat terus mempertahankan predikat Badan Publik Informatif serta terus menghadirkan layanan informasi publik yang cepat, mudah, dan bebas biaya demi kemaslahatan masyarakat luas.
Ke Kota Bandung membeli pangan,
Singgah sejenak membeli pepaya.
Kami hadir membawa semangat keterbukaan,
Demi pelayanan publik yang terpercaya (ANA).
